Saturday, 11 May 2013

[Lowongan CPNS] Pengumuman CPNS - Memprihatinkan, Birokrat Korup Terus Bertambah

Lowongan CPNS has posted a new item, 'Pengumuman CPNS - Memprihatinkan, Birokrat
Korup Terus Bertambah'


Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko
Prasojo menyesalkan keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten
Bogor dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Ini kian menambah panjang daftar penyelenggara negara, dalam
kasus korupsi.
Dia mengaku tak habis pikir, kenapa aparatur negara tidak kapok melihat rekan
sejawatnya telah ditangkap KPK. Entah apa yang dipikirkan para pegawai itu.
Apakah dia bermain sendiri, atau dia hanya sebagai boneka. Tapi yang jelas kasus
ini harus ditangani secara tepat, ujarnya, di Jakarta.
Penangkapan tersebut terkait pengurusan izin lahan seluas 100 hektare yang akan
digunakan untuk pemakaman elit di Kabupaten Bogor. Kasus ini sekaligus
membenamkan harapan masyarakat, khususnya dunia usaha untuk mendapatkan
pelayanan yang baik dalam mengurus perizinan.
Peristiwa itu juga melengkapi serial operasi tangkap tangan oleh KPK dalam
beberapa waktu terakhir, dari PNS Pemkot Bandung, PNS Ditjen Pajak, dan kini
giliran pegawai Pemkab Bogor. Hal ini semakin membuat miris, dan harus ada
langkah-langkah konkret.
Dia mengingatkan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).
Karena itu penanganannya tidak bisa hanya dengan cara-cara biasa. Hal itu sangat
terasa di sektor pelayanan publik yang menangani perijinan, seperti izin prinsip
penggunaan lahan.
Di sini aturan harus benar-benar transparan, antara pemohon izin dan pemberi
pelayanan jangan main mata, dan masyarakat harus ikut mengawasi. Undang-Undang
No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik sebenarnya telah mengatur semuanya.
Sebaiknya pelayanan perizinan dilakukan dengan mengoptimalkan penerapan
teknologi informasi (TI), atau pelayanan berbasis elektronik dan menghindari
pelayanan tatap muka, ujarnya.
Selain itu, lanjut Eko, Mendagri, Menteri PANRB, dan Kepala BKPM telah membuat
surat edaran bersama agar kepala daerah mendelegasikan kewenangannya dalam
pelayanan perizinan, termasuk izin prinsip.
Kalau memenuhi syarat berikan izinnya, tapi kalau tidak memenuhi persyaratan,
sampaikan dengan tegas bahwa tidak bisa, ujar Eko.
Salah satu masalah yang ditemui dalam perizinan seperti yang terjadi di Bogor
ini, kata Wamen, biasanya terdapatnya area abu-abu (grey area), yang membuka
peluang terjadinya KKN. ***





cpns%2Fmemprihatinkan-birokrat-korup-terus-bertambah.html send=false
layout=button_count width=100 height=21 show_faces=false font=">










You may view the latest post at
http://lowongancpns.info/

You received this e-mail because you asked to be notified when new updates are
posted.
Best regards,
Lowongan CPNS
http://lowongancpns.info

No comments:

Post a Comment